PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasaYunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan

Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat,suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik (public) sendiri sebagian mengartikan negara. Misalnya saja Irfan Islami (2007) dan Abdul Wahab (2008) tetap mempertahankan istilah negara ketika menerjemahkan kata publik.

Namun demikian, kebijakan publik (public policy) merupakan konsep tersendiri yang mempunyai arti dan definisi khusus akademik. Definisi kebijakan publik menurut para ahli sangat beragam. Salah satau definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan public dapat didefinisikan sebagai “hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya”.  Definisi lain diberikan oleh Thomas R Dye mengatakan “bahwa kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri”.

Carl Friedrich (1963) mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Namun demikin dalam mendefinsikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu :

1)     identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

2)     taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

3)     Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan maupun kelompok-kelompok kepentingan. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi cirri khusus dari kebijakan public. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dosebut oleh David Easton sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya.

Menurut Irfan Islami memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanaka atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan pubik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Sementara itu, kepentingan publik atau masalah-masalah publik sangat banyak.  Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama seperti yang diungkapkan oleh Theodore Lowe (Winarno,2002) adalah bahwa masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah porsedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia, seperti menyangkut kebebasan berbicara, maupun polusi lingkungan.

Pembedaan kedua adalah didasarkan pada asal-usul masalah tersebut. Berdasarkan kategori ini masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri dan dalam negeri. Kategori lainnya adalah kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain. Berdasarkan kategori ini maka masalah publik dibedakan menjadi masalah distributif, regulatif dan masalah redistributif. Masalah regulasi berkaitan dengan aturan-aturan untuk membatasi tinakan-tindakan pihak tertentu. Masalah distributif adalah masalah distribusi mencakup sejumlah kecil orang dan dapat diatasi. Sedangkan masalah redistributif adalah menyangkut perubahan-perubahan sumber-sumber antara kelompok atau kelas dalam masyarakat.

Kebijakan publik adalah proses yang di dalamnya terdiri beberapa tahapan, yaitu perumusan masalah (formulasi), implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Sementara itu menurut William N. Dunn berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri dari : tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik (Dunn dalam Nugroho, 2003:58). Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (holistic approach) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Dye (1981:1): “Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam Public Policy-Making (1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa: “Public policies are those policies developed by government bodies and official”.

Berhubungan dengan konteks pencapian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006i:19) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapian tujuan maupuan pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan (Diktat Kuliah Kebijakan Publik, 2006ii:31) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006ii:17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level.

Dalam suatu negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang organizational level diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya operational level dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk institutional arrangement atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara pattern interaction adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (street level bureaucrat) dengan kelompok sasaran (target group) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (outcome) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (assesment) untuk menjadi umpan balik (feedback) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikkan atau peningkatan kebijakan.

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones (1984:27-28) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: “perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination”.

Tachjan (2006i:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan serta
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Anderson (1978:25) mengemukakan bahwa: ”Policy implementation is the application by government`s administrative machinery to the problems. Kemudian Edward III (1980:1) menjelaskan bahwa: “policy implementation,… is the stage of policy making between establishment of a policy…And the consequences of the policy for the people whom it affects”.

Berdasakan penjelasan di atas, Tachjan (2006i:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agustino (2006:154) bahwa: “The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented”.

Agustino (2006:155) menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu:

“Pendekatan top down yang serupa dengan pendekatan command and control (Lester Stewart, 2000:108) dan pendekatan bottom up yang serupa dengan pendekatan the market approach (Lester Stewart, 2000:108). Pendekatan top down atau command and control dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan top down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (street level bureaucrat)”.

Bertolak belakang dengan pendekatan top down, pendekatan bottom up lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipastif.

Tachjan (2006i:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan serta
3. Target group atau kelompok sasaran.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006i:28) sebagai berikut:

”Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006i:27): ”Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”. Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap fomulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006i:31) bahwa ”Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”. Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan;

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets”.

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budjet. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki ,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan (Siagiaan, 1985:85)

Selanjutnya, Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (interest affected),  jenis manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned), status pembuat keputusan (site of decision making), pelaksana program (program implementers) serta sumberdaya yang tersedia (resources commited)”.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006i:35)

Masih membahas mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan publik. Unsur yang terakhir dalah target group atau kelompok sasaran, Tachjan (2006i:35) mendefinisikan bahwa: ”target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards III (1980) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bureaucraitic structure(struktur birokrasi)
2. Resouces (sumber daya)
3. Disposisition (sikap pelaksana)
4. Communication (komunikasi)

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. What is the precondition for successful policy implementation?
2. What are the primary obstacles to successful policy implementation?

KEBIJAKAN HARGA BBM DI SELURUH DUNIA

Tingkat Produksi, Cadangan Dan Konsumsi Minyak Dunia

Secara umum dapat dikatakan bahwa harga jual BBM disebuah negara tergantung pada harga minyak mentah, ongkos distribusi, nilai tukar mata uang dan tingkat suplai & permintaan dalam negeri. Harga BBM juga dapat disubsidi oleh pemerintah negara yang bersangkutan.

Harga BBM di negara-negara Eropa (US$ 1.54/L) umumnya lebih tinggi dibandingkan harga di USA (US$ 0.4/L). Ini dikarenakan negara-negara tersebut menerapkan pajak BBM (fuel tax). Tapi dibeberapa negara harga BBM justru disubsidi, sehingga harganya dibawah harga rata-rata dunia. Beberapa negara yang memberikan subsidi harga BBM antara lain: Iran, Saudi Arabia, Egypt, Burma, Malaysia, Kuwait, China, Taiwan, South Korea, Trinidad and Tobago, Brunei and Nigeria.

Dalam beberapa hal, subsidi harga BBM dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, karena ongkos transportasi yang lebih murah (sehingga ongkos produksi semakin murah). Tapi berkenaan dengan naiknya harga minyak dunia belakangan ini, subsidi dibanyak negara dihentikan yang menyebabkan terjadinya inflasi tinggi, defisit anggaran dan ketidakstabilan politik. Contohnya Indonesia, pada tahun 2005 harga premium naik Rp. 2400/liter (semula Rp. 1.800/liter) dan Oktober berikutnya premium naik lagi menjadi Rp. 4.500/liter. Kenaikan berturut-turut ini menyebabkan inflasi tahun 2005 menjadi 12.5%/tahun. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, semula laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6%/tahun, kenyataan-nya turun menjadi 4-5 %/tahun. Protes kenaikan BBM kembali menggema di Indonesia baru-baru ini, setelah premium dinaikkan lagi menjadi Rp. 6.000/liter. Dalam jangka panjang pemerintah Indonesia juga berencana menaikkan harga BBM secara bertahap sehingga sama dengan harga pasaran dunia. Kenaikan harga BBM yang memicu inflasi juga terjadi negara yang menganut subsidi BBM seperti Malaysia, Taiwan, India, China dan Mexico.

Penyebab Kenaikan Harga Minyak Dunia dan Efek-nya Menurutwww.wikipedia.org, ada beberapa pemicu kenaikan harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini:

a.Menurun-nya suplai minyak dunia;

Sejak peningkatan penemuan cadangan minyak tahun 1980-an, suplai minyak dunia semakin menurun, Secara teknik juga peningkatan harga terjadi karena ekstraksi minyak yang semakin mahal. Menurut Matthew Simmons, pengamat energi, harga minyak dunia cenderung akan meningkat sampai ekuilibrium

b.Meningkatnya demand minyak dunia;

Walaupun pertumbuhan dunia agak tersendat, tapi perekonomian China yang terus tumbuh (sejalan dengan meningkatnya permintaan motor dan mobil di China – China adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak) maka permintaan minyak dunia meningkat. Peningkatan permintaan dunia juga dipicu oleh pertumbuhan ekonomi India.Permintaan dunia juga meningkat

Efek yang terjadi akibat kenaikan minyak dunia antara lain:

a.Terjadi inflasi dan resesi;

Peningkatan harga minyak dibanyak negara menyebabkan terjadinya inflasi, terutama negara-negara yang sebelumnya mengambil kebijakan subsidi harga BBM. Inflasi akibat kenaikan harga minyak dunia juga terjadi di Jepang dan Taiwan karena perubahan nilai tukar negara bersangkutan dengan US$.

b.Transportasi;

Meningkatnya harga minyak dunia menyebabkan menurunnya layanan shipping, ground transport dan industri penerbangan. Bahkan di Indonesia, beberapa maskapai penerbangan mulai menurunkan jumlah frekuensi penerbangan. Terakhir kali, pemerintah Indonesia juga membatasi jam kerja industri, yang dikhawatirkan dapat menurunkan laju perekonomian Indonesia.

c. Kenaikan Harga Pangan

Karena industri pertanian menggunakan BBM, kenaikan minyak juga meningkatkan harga pangan dunia sehingga diberitakan pada Desember 2007 (www.wikipedia.org) 37 negara didunia mengalami krisis pangan.

Langkah Mitigasi Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mencegah kenaikan harga minyak dunia antara lain:

1. Mengembangkanenergi alternatif;

India dan China kini tengah mengembangkan energi alternatif gas alam dan batubara. Indonesia juga kini tengah mensosialisasikan penggunaan LPG sebagai pengganti minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga.

2. MengenakanFuel Taxdan Manajemen Demand;

Di beberapa negara fuel tax terbukti efektif menurunkan permintaan BBM. Indonesia berencana menaikan harga BBM secara bertahap sama dengan harga dunia untuk mengurangi konsumsi BBM. Data Tingkat Produksi, Cadangan dan Konsumsi

Dilihat dari region-nya, maka tingkat produksi minyak dunia masih didominasi oleh negara-negara Timur Tengah. Kelompok negara Timur Tengah diikuti oleh Region Eropa-Eurasia (Eurasia termasuk negara-negara pecahan Uni Soviet), Amerika Utara dan Afrika.

Dominasi tingkat produksi region Timur Tengah telah berlangsung dari tahun1960-an sampai kini dan hanya menurun tingkat produksinya pada era tahun 1980-an. Ini mungkin dikarenakan terjadinya peperangan di Timur Tengah pada era yang sama, sehingga tingkat produksi minyak negara-negara Timur Fakta tingkat produksi negara-negara Timur Tengah yang menonjol ini didukung oleh tingkat cadangan minyak yang relatif lebih besar dibandingkan dengan cadangan minyak region lainnya

Kontras dengan tingkat produksi dan tingkat cadangan minyak dunia, data konsumsi minyak dunia justru didominasi bukan oleh negara-negara yang tergabung dalam region Timur Tengah. Berdasarkan grafik dibawah ini, tingkat konsumsi region Amerika Utara, Asia-Pasifik, dan Eropa-Eurasia mencakup 82,8% dari total konsumsi minyak dunia (70.568 ribu barel/hari). Perbedaan tingkat konsumsi dapat dimengerti mengingat Amerika Serikat dan Canada (Region Amerika Utara), bersama-sama Jepang, China (Region Asia-Pasifik), Italia, Perancis, Inggris, Jerman (Region Eropa) merupakan negara-negara dengan total PDB (Produk Domestik Bruto) > 2/3 PDB dunia.

Secara global tingkat kematian menurun semenjak akhir abad 19 berkat kemajuan dibidang kedokteran.Dinegara sedang berkembang penurunan tingkat kematian lebih dahulu terjadi dibandingkan denngan penurunan tingkat kelahiran, inilah yang menyebabkan populasi negara sedang berkembang (developing countries) tumbuh (3-4)%/ tahun. Walaupun terjadi penurunan tingkat kelahiran, populasi dunia tetap tumbuh karena negara-negara sedang berkembang mempunyai jumlah penduduk usia